JENIS PELANGGARAN DAN DENDA MAKSIMAL SESUAI UU NO. 22 THN 2009 TTG LLAJ

JENIS-JENIS PELANGGARAN BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR
DAN PASAL-PASAL SERTA DENDA MAKSIMAL SESUAI DENGAN
UU NO. 22 TH. 2009 TTG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. Tidak dapat menunjukkan Surat Izin mengemudi yang sah
( pasal 288 ayat 2 jo Pasal 106 ayat 5 b. ), Denda maksimal Rp. 250.000,-

2. Mengemudikan Kendaraan bermotor dijalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi
( Pasal 281 jo pasal 77 ayat 1 ), Denda maksimal Rp. 1.000.000,-

3. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri.
( Pasal 288 ayat 1 jo 106 ayat 5 huruf a. ), Denda Maksimal Rp. 500.000,-

4. Kendaraan bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polri. ( Pasal 280 jo pasal 68 ayat 1 ), Denda Maksimal Rp. 500.000,-

5. Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.
( Pasal 293 ayat 1 jo Pasal 107 ayat 1 ), Denda Maksimal 250.000,-

6. Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir.
( Pasal 287 ayat 3 jo pasal 106 ayat 4 huruf e. ), Denda maksimal 250.000,-

7. Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.
( Pasal 287 ayat 5 jo psl 106 ayat 4 huruf g atau psl 115 huruf a.) Denda maksimal Rp. 500.000,-
8. Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan berbelok atau berbalik arah. ( Pasal 294 jo pasal 112 ayat 1 ), Denda maksimal Rp. 250.000,-

9. Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak kesamping.
( Pasal 295 jo pasal 112 ayat 2 ) Denda maksimal Rp. 250.000,-

10. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka. ( Pasal 287 ayat 1 jo pasal 106 ayat 4 huruf a dan pasal 106 ayat 4 huruf b.) Denda maksimal Rp. 500.000,-
11. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. ( Pasal 287 ayat 2 jo pasal 106 ayat 4 huruf c.) Denda maksimal Rp. 500.000,-

12. Tidak memberikan prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh petugas Polri.
( Pasal 287 ayat 4 jo pasal 59 dan pasal 106 ayat 4 huruf f jo pasal 134 dan pasal 135 ), Denda maksimal Rp. 250.000,-

13. Tanpa menyalahkan lampu utama pada siang hari.
( Pasal 293 ayat 2 jo pasal 107 ayat 2 ) Denda maksimal Rp. 100.000,-

14. Tidak mengenakan Helm Standar Nasioanl Indonesia.
( Pasal 291 ayat 1 jo 106 ayat 8 ) Denda maksimal Rp. 250.000,-

15. Membiarkan penumpangnya tidak mengenakan Helm.
( Pasal 291 ayat 2 jo pasal 106 ayat 8 ) Denda maksimal Rp. 250.000,-

16. Tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu).
( Pasal 292 Jo Pasal 106 ayat 9 ) Denda maksimal Rp. 250.000,-

17. Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, meliputi : kaca spion, Klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalam alur ban.
( Pasal 285 ayat 1 jo psl 106 ayat 3 dan psl 48 ayat 2 dan ayat 3 ) Denda maksima Rp. 250.000.-

GELAR PASUKAN OPS LILIN 2010

Gelar Pasukan Ops Lilin tahun 2010 di lapangan Mapolres Kampar

SOSIALISASI UU NO.22 TH 2009

Kegiatan Sat Lantas Polres Kampar dalam mensosialisasikan UU No.22 Th. 2009 tentang LLAJ kepada Siswa tingkat SD dan SMP pada saat Pelaksanaan Jambore Pramuka se-Kab. Kampar yang diadakan di Taman Pancing Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu.

SYARAT-SYARAT PENGURUSAN SIM BERDASARKAN UU NO 22 THN 2009 TTG LLAJ

SYARAT - SYARAT PENGURUSAN SIM

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, PASAL 81 ayat (1) yaitu :
UNTUK MENDAPATKAN SIM SEBAGIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 77, SETIAP ORANG HARUS MEMENUHI PERSYARATAN USIA, ADMINISTARASI, KESEHATAN, DAN LULUS UJIAN.

Syarat - Syarat tersebut adalah :

a. Syarat usia
- 17 tahun untuk SIM golongan A,C, dan D
- 20 tahun untuk SIM golongan BI, A.umum
- 21 tahun untuk SIM golongan BII
- 22 tahun unutk SIM golongan BI.umum
- 23 tahun unutk SIM golongan BII. umum

b. Syarat Administrasi
- Identitas diri berupa kartu tanda penduduk ( KTP )
- Pengisian formulir permohonan
- Rumusan Sidik jari

c. Syarat kesehatan meliputi :
- Sehat jasmani dengan surat keterangan Dokter
- Sehat Rohani dengan surat lulus tes psikologi

d. Syarat Lulus ujian meliputi :
- Ujian teori
- Ujian praktek, dan / atau
- Ujian keterampilan melalui Simulator.

TARIF PNBP PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI ( SIM )

BERDASARKAN PP NO. 50 TAHUN 2010
TGL 25 MEI 2010
TENTANG TARIF PNBP PENERBITAN SIM

1. PENERBITAN SIM A
a. SIM baru : Rp. 120.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 80.0000,-

2. PENERBITAN SIM B I
a. SIM baru : Rp. 120.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 80.000,-

3. PENERBITAN SIM B II
a. SIM baru : Rp. 120.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 80.000,-

4. PENERBITAN SIM C
a. SIM baru : Rp. 100.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 75.000,-

5. PENERBITAN SIM D
a. SIM baru : Rp. 50.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 30.000,-

6. PENERBITAN SIM Internasional
a. SIM baru : Rp. 250.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 225.000,-

TARIF PNBP UNTUK PENERBITAN STNK DAN TNKB

BERDASARKAN PP NO 50 TAHUN 2010,
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PNBP YANG BERLAKU PD KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA :

STNK R2 : Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )

STNK R4 : Rp. 75.000,- ( Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah )

TNKB R2 : Rp. 30.000,- ( Tiga Puluh Ribu Rupiah )

TNKB R4 : Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah )

Kegiatan Sosialisasi Undang - Undang No.22 Th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan Sosialisasi Undang - undanganNo.22 Th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti oleh Waka Kesiswaan Sekolah Menengah Atas (se-Kab. Kampar) pada tanggal 15-17 Desember 2010

Kegiatan Razia Ops Patuh 2010

Giat Razia Ops Patuh 2010 di Jalan Raya Bangkinang - Petapahan Kecamatan Tapung pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2010

Operasi Patuh tahun 2010

Kegiatan Sat Lantas Polres Kampar pelaksanaan Operasi Patuh tahun 2010 di desa Batu belah kecamatan Kampar

PAM DAN PENGATURAN LALIN KEGIATAN PAWAI

Pengamanan dan pengaturan lalin oleh personil Sat Lantas Polres Kampar dalam rangka kegiatan pawai menyambut tahun baru hijriah yang diadakan oleh pondok pesantren darun nahdhah bangkinang seberang, pada hari selasa, tanggal 07 desember 2010

Kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang

Faktor - Faktor yang mempengaruhi kecelakaan

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadikanya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah Faktor Jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor Lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

1. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu.Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

2. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan technologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

3. Faktor jalan

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

4. Faktor Cuaca

Hari hujan juga mempengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan

Pengamanan Pemberangkatan Jema'ah Calon Haji tahun 2010

Pelaksanaan Pengamanan dan Pengaturan Lalin dalam rangka pemberangkatan jema'ah Haji Kab. Kampar terdiri dari 3 (tiga) kloter pemberangkatan yaitu :

1. Tanggal 17 Oktober 2010 => Kloter 7 (Tujuh)terdiri dari 3 (tiga) Rombongan

• Rombongan pertama berangkat dari Bangkinang ke Pekanbaru di berangkatkan pada pukul 05.00 Wib dengan JCH sebanyak 210 Orang
• Rombongan kedua berangkat dari Bangkinang ke Pekanbaru di berangkatkan pada pukul 07.00 Wib dengan JCH sebanyak 211 Orang
• Rombongan ketiga berangkat dari Bangkinang ke Pekanbaru di berangkatkan pada pukul 10.30 Wib dengan JCH sebanyak 24 Orang

2. Tanggal 18 Oktober 2010 => Kloter 8 (Delapan)- hanya satu rombongan
Berangkat dari Bangkinang ke Pekanbaru pada pukul 07.00 Wib dengan JCH sebanyak 191 Orang

3. Tanggal 27 Oktober 2010 => Kloter ke 17 (Tujuh belas)- hanya satu rombongan
Berangkat dari Bangkinang ke Pekanbaru pada pukul 07.00 Wib dengan JCH sebanyak 209 Orang

Dalam pengamanan dan pengaturan Lalin Pemberangkatan JCH tersebut dilibatkan 32 Personel Sat Lantas Polres Kampar.

Perbaikan Fasilitas Pelayanan

BERBAGAI PEMBENAHAN DAN PERBAIKAN DILAKUKAN OLEH SAT LANTAS POLRES KAMPAR YAKNI PADA FASILITAS PELAYANAN SIM, STNK, DAN BPKB YANG BERTUJUAN AGAR TERCIPTANYA PELAYANAN YANG MAXSIMAL DAN BAIK KEPADA MASYARAKAT.

Profil Anggota Sat lantas

UNTUK MERUBAH PARADIGMA SIFAT/KARAKTER, TINGKAH LAKU DAN TINDAKAN POLANTAS YANG TIDAK HUMANIS, AROGAN, BERTINDAK DILUAR PROSEDUR, TIDAK SIMPATIK KEPADA MASYARAKAT MENJADI POLANTAS YANG BERJIWA HUMANIS, BERSIKAP SOPAN DAN RAMAH, TIDAK AROGAN, BERDISIPLIN TINGGI, MEMPUNYAI MORAL YANGA AGAMIS DAN SOSIAL SERTA PROFESIONAL, SAT LANTAS POLRES KAMPAR MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PERSONIL SAT LANTAS DENGAN KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI DAN MENTAL, PELATIHAN-PELATIHAN TEKNIK DASAR FUNGSI LANTAS, PELATIHAN PEMBENTUKAN SIFAT YANG HUMANIS DAN BERETIKA NAMUN TEGAS

Pemasangan Spanduk

Ruang Dumas

Photo-Photo

Koordinator dan Pengawasan PPNS

SESUAI DENGAN TUGASNYA SAT LANTAS POLRES KAMPAR ADALAH PELAKSANA KDALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (SESUAI DENGAN UU NO.22 TAHUN 2009)

Motivator Antar Pemangku Kepentingan

SAT LANTAS POLRES KAMPAR MEMPUNYAI PERAN SEBAGAI MOTIVATOR UNTUK MERENCANAKAN DAN MEMBUATCOMMUNITY SAFETY KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN ORGANISASI MASYARAKAT YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN PEMERHATI DALAM MENCIPTAKAN KAMSELTIBCAR LANTAS DIKABUPATEN KAMPAR.


1). TRAFFIC BOARD

TRAFFIC BOARD ADALAH SUATU FORUM YANG TERDIRI DARI BERBAGAI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DAN ELEMEN MASYARAKAT/PEMERHATI LALU LINTAS (KNPI, KLUB SEPEDA MOTOR, ORMAS KEPEMUDAAN)YANG BERTUJUAN MENCARI PERMASALAHAN LALU LINTAS DAN MENANGANI DENGAN MENCARI SOLUSINYA, SEHINGGA DAPAT MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG TERTIB LALU LINTAS DAN MEWUJUDKAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS. TARFFIC BOARD KABUPATEN KAMPAR DIBENTUK DAN DISAHKAN MELALUI SKEP BUPATI KAMPAR PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2008.


2). TIM TERPADU PELAYANAN PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS

TIM TERPADU PELAYANAN PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS KABUPATEN KAMPAR DIBENTUK DENGAN PERTIMBANGAN BAHWA DALAM SETIAP PENANGANAN KECELAKAAN YANG TERJADI DIKABUPATEN KAMPAR PERLU DILAKUKAN PELAYANAN DALAM PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN CEPAT, TEPAT DAN MUDAH. TIM TERPADU TERDIRI DARI SAT LANTAS POLRES KAMPAR, DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KAB KAMPAR, BINA MARGA KABUPATEN KAMPAR, DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR, RSUD KABUPATEN KAMPAR, DAN PMI KABUPATEN KAMPAR.

Identifikasi dan Registrasi Pengemudi dan Kendaraan

FUNGSI LALU LINTAS KEPOLISIAN ADALAH FUNGSI TEKNIS PROFESIONAL KEPOLISIAN DIBIDANG LALU LINTAS, FUNGSI LALU LINTAS KEPOLISIAN INI MERUPAKAN PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS POKOK POLRI DIBIDANG LALU LINTAS DAN MERUPAKAN PENJABARAN KEMAMPUAN TEKNIS PROFESIONAL KEPOLISIAN, YANG ANTARA LAIN, TUGAS DIBIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI PENGEMUDI DAN KENDARAAN BERMOTOR.

TUGAS DIBIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI LALU LINTAS DAPAT DIBAGI KEDALAM:

1. PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)
   
2. PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK, STCK)
3. PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)
4. PEMBINAAN MATERIL (SIM, STNK, BPKB DAN TNBK)

SURAT IZIN MENGEMUDI

1. REGIDEN PENGEMUDI ADALAH SEGALA USAHA DAN KEGIATAN IDENTIFIKASI PEMEGANG SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DAN KUALIFIKASI DAN KEMAMPUAN DALAM MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR SESUAI GOLONGAN
2. PENGEMUDI ADALAH ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR ATAU ORANG YANG SECARA LANGSUNG MENGAWASI CALON PENGEMUDI YANG SEDANG BELAJAR MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR
3. KENDARAAN BERMOTOR ADALAH KENDARAAN YANG DIGERAKKAN OLEH PERALATAN TEKNIK YANG BERADA PADA ATAU TAMPA KERETA TEMPELAN
4. SURAT IZIN MENGEMUDIKENDARAAN BERMOTOR ADALAH TANDA BAGI SESEORANG YANG TELAH TERBUKTI MEMPUNYAI PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN SERTA MEMENUHI PERSYARATAN LAIN YANG DITENTUKAN ATAU BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN LALU LINTAS UNTUK MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU DIJALAN.

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

PELAKSANA PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DILAKSANAKANOLEH SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PELAKSANAPENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR MERUPAKAN SALAH BENTUK PENYELENGGARAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIWUJUDKAN DALAM BENTUK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) ADALAH UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGASKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAN DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT, TERUTAMA YANG BERKAITAN DENGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PADA KASUS PELANGGARAN DAN KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR PERKEMBANGAN KEJAHATAN SEMAKIN CANGGIH DAN KOMPLEK,SEHINGGA MENGHARUSKAN POLRI MENGERAHKAN SEGENAPKEKUATAN UNTUK MENANGGULANGI ANTARA LAIN DENGAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI LALU LINTAS /PENDAFTARAN NKENDARAAN BERMOTOR.

BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)

1. PENGYELENGGARAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK BPKB ADALAH UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANA TUGAS-TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, TERUTAMA YANG BERKAITAN DENGAN PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN PADA KASUS PELANGGARAN DAN KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
2. PERKEMBANGAN KEJAHATAN SEMAKIN CANGGIH DAN KOMPLEK, SEHINGGA MENGHARUSKAN POLRI MENGERAHKAN SEGENAP KEKUATAN UNTUK MENANGGULAGI, ANTARA LAIN MELALUI REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI LALU LINTAS/PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR
3. DISAMPING ITU SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 YO PASAL 175 PP NO.44 TAHUN 1993. DISEBUTKAN BAHWA "SEBAGAI BUKTI BAHWA KENDARAAN BERMOTOR TELAH DIDAFTARKAN DIBERIKAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR, SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR SERTA TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR"
4. UNTUK ITU PERLU DIAMBIL LANGKAH-LANGKAH GUNAMENYAMAKAN PERSEPSI DAN TINDAKAN DALAM PROSES PENERBITAN BPKB TERUTAMA MEKANISME DAN PROSEDUR PENERBITAN BPKB.
   

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

PENEGAKAN HUKUM ADALAH TINDAKAN KEPOLISIAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI LALU LINTAS TERHADAP PEMAKAI JALAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (PIDANA PELANGGARAN SESUAI DENGAN UU NO.22 TAHUN 2009) DIJALAN UMUM, PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA BERTINDAK STASIONER (RAZIA/PENJAGAAN LALU LINTAS) MAUPUN DENGAN MOBILING(PATROLI)

1). TPTKP KECELAKAAN LALU LINTAS

• MENUTUP DAN MENGAMANKAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)
• MENOLONG KORBAN KECELAKAAN
• MENGAMANKAN BARANG BUKTI YANG ADA DI TKP DAN PENGEMUDI/ORANG YANG TERLIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS
• MEMBUAT TANDA DI TKP

2). PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

• PENGOLAHAN/SKET TKP
• PEMERIKSAAN BARANG BUKTI, JALAN, PENGEMUDI, PENUMPANG DAN SAKSI DISEKITAR TKP
• GELAR PERKARA
• PEMBERKASAN BERKAS PERKARA
• PENGIRIMAN BERKAS PERKARATERSANGKA DAN BARANG BUKTI KE KEJAKSAAN

3). KEPENGURUSAN ASURANSI KORBAN KECELAKAAN

• PERTOLONGAN PERTAMA GAWAT DARURAT KEPADA KORBAN KECELAKAAN
• PELAYANAN KEPENGURUSAN ASURANSI KECELAKAAN
  

Penegakan Hukum

PENEGAKAN HUKUM ADALAH TINDAKAN KEPOLISIAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI LALU LINTAS TERHADAP PEMAKAI JALAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN SESUAI DENGAN UU.22 TAHUN 2009, DIJLAN UMUM. PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA BERTINDAK STASIONER (RAZIA/PENJAGAAN LALU LINTAS) MAUPUN DENGAN MOBILIN

Rekayasa Lalu Lintas

REKAYASA LALU LINTAS MERUPAKAN TINDAKAN KEPOLISIAN YANG MENDATAKAN, MENGANALISA DAN MEMBUAT PENGUSULAN KEPADA INSTANSI TERKAIT PEMERINTAHAN DAERAH KAB.KAMPAR TENTANG PERMASALAHAN MARKA JALAN,RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, APIL, KECEPATAN LALU LINTAS, BADAN JALAN, PENGAMANAN JALAN YANG BERTUJUAN MENCEGAH DAN MENGURANGI JUMLAH TERJADINYA PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Car Free Day

Saka Bayangkara

Sosialisasi

KTL

kampanye tertib lalu lintas

Patroli Keamanan Sekolah